Arsitektur Enterprise E-government di Era Jokowi

“E-government atau penyediaan layanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi  dan komunikasi (TIK) kembali mendapatkan momentum di awal pemerintahan baru  Jokowi – Jusuf Kalla.  E-government yang dilakukan dengan baik menjanjikan efisiensi dan transparansi pemerintahan.  Salah satu tantangan e-government di sisi teknis adalah penyediaan layanan TIK yang selaras dengan kebutuhan layanan pemerintahan secara efisien”.

Hal tersebut disampaikan Dr R Teduh Dirgahayu, ST, M.Sc. di ruang kerjanya sebagai Direktur Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) didampingi Hendrik, ST, M.Eng Ketua program Studi Teknik Informatika FTI UII di Gedung KH mas Mansur, Kampus Terpadu UII Yogyakarta (17/12/2014).

“Keselarasan antara layanan pemerintahan dan TIK merupakan kunci penting dalam penerapan e-government yang berhasil. Tanpa keselarasan ini, belanja TIK pemerintah daerah (pemda) menjadi tidak efektif. Tambahan lagi, institusi pemdayang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berpotensi memunculkan infrastruktur dan layanan TIK yang terpisah-pisah. Hal ini bisaberujung pada pemanfaatan sumberdaya TIK yang kurang  efisien” tegasnya

Dr Teduh kembali menegaskan “Untuk menghindari hal itu, pemda perlu mempunyai arsitektur enterprise yang menyeluruh, mulai dari arsitektur proses bisnis layanan pemerintahanhingga arsitektur sistem informasi dan teknologi untuk menghantarkan layanan tersebut. Tak kalah penting adalah keterkaitan antara arsitektur-arsitektur tersebut untuk memastikan keselarasan antara layanan pemerintahan dan TIK”.

“Arsitektur enterprise yang menyeluruh juga bisa dimaknai bahwa arsitektur mencakup semua layanan yang diberikan oleh semua SKPD di lingkungan pemda.  Dengan menggambarkannya dalam satu arsitektur, dapat diidentifikasi kemungkinan integrasi layanan dari SKPD yang berbeda. Selain itu, dapat pula diketahui potensi pemakaian sumberdaya TIK secara bersama” ujarnya

Bagi Dr. Teduh Dirgahayu dan Hendrik, ST, M.Eng yang keduanya mewakili Pusat Studi e-Government FTI UII, sepakat memberikan contoh “Arsitektur enterprise yang dikembangkan mencakup arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi, dengan mempertimbangkan infrastruktur TIK yang selama ini telah dikembangkan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”.

Bukan tanpa alasan memberikan contoh tersebut, dengan tidak hanya bersumber dengan data yang ada, namun juga berdasarkan fakta yang ada, apalagi keduanya baru-baru ini keduanya sebagai narasumber ahli dalam penyusunan arsitektur enterprise e-government di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (08/12/2014)

Jerri Irgo