Dinilai Tidak Aman, E-Voting Punya Dampak Negatif Besar

Wacana penerapan pemilihan elektronik (e-voting) pada pemilu 2014 menimbulkan berbagai permasalahan. Performa e-voting yang dinilai tidak aman, berpotensi memberi dampak negatif yang sangat besar.

“Kelemahan e-voting memungkinkan masuknya kepentingan pihak-pihak yang ingin mengacaukan proses dan hasil pemilihan” ujar Manik Hapsara, Ph.D., Dosen Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri UII, Jum’at (26/4) di kampus terpadu.

Manik mengatakan kegagalan pada penerapan e-voting dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada hasil pemilihan presiden. “ Jika terjadi, kemungkinan harus mengulang proses pemilihan, yang artinya aka nada pembengkakan biaya demokrasi. Jika berlarut, dapat membahayakan kehidupan Negara”ungkapnya.

Meski begitu, Manik mengakui ada berbagai keuntungan jika e-voting berhasil dijalankan seperti penghitungan suara dapat dilakukan lebih cepat karena real time online, akurasi data terjamin, kerahasiaan bisa lebih dipastikan karena ada enkripsi, sarana lebih praktis karena pemilih tinggal menyentuh layar touchscreen.

“Ini mungkin saja dilakukan, prospeknya sangat cerah tapi sangat sulit menuju kesana. Para peneliti bahkan bilang kalau bisa dilakukan ini menjadi sistem pertama yang aman di dunia”ujarnya.

Di Indonesia Komisi Pemilihan Umum memang telah berhasil menerapkan e-voting pada pemilihan umum kepala daerah seperti di Pandegelang Banten, dan Jembrana. Namun, menurut Manik, koneksi internet yang digunakan untuk mengirimkan data suara ke pusat tabulasi memilki banyak lubang keamanan yang dapat mengancam kelancara dan kredibilitas e-voting. Beberapa serangan, kata Manik, sangat mungkin dilancarkan kepada internet seperti spoofing, virus, dan denial of service.

Manik menyebutkan beberapa pengalaman penerapan e-voting di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Hawaii, Venezuela, Filipina, dan India. Semuanya menimbulkan masalah masing-masing mulai dari hardware tidak bekerja, sistem tidak mendukung, dan suara yang hilang. Permsalahan ini kata dia bisa terjadi karena terdapat bug pada sistem, atau berhasil diretas oleh hacker dengan menanamkan program yang dirancang untuk mengganggu kerja sistem.

“Indonesia belum siap, kalo tetap dilakukan akan timbul pertanyaan, apakah kita mau mempercayakan keselamatan dan kehidupan sosial, politikm ekonomi, dan hukum kita pada sistem yang tidak terpercaya?” tanyanya.

Jerri Irgo

diberitakan di uii.ac.id